Keberadaan pengawas pemilu tingkat kecamatan sangatlah penting. Panwaslu Kecamatan-sebutan untuk pengawas tingkat kecamatan-memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Kecamatan bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan juga memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pelaksanaan kampanye;
3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

Tugas Panwaslu Kecamatan lainnya adalah:

1. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
2. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
3. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

• Putusan DKPP;
• Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
• Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
• Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
• Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;
• Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
• Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.